KODEMIMPI - Presiden RI Joko Widodo mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk senantiasa bersatu dan berada di garda terdepan dalam menyelesaikan krisis di Gaza, Palestina.
Seruan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023).
"OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk bela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina," tegas Jokowi.
Jokowi menilai penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI saat ini sangat tepat. Ia menegaskan bahwa OKI harus mampu menghasilkan hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan.
"Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dunia seolah benar-benar tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun mampu hentikan kekejaman ini," tuturnya.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga Sabtu sedikitnya 11.000 orang meninggal dalam serangkaian serangan Israel.
Sementara serangan pendahuluan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu menewaskan sedikitnya 1.200 warga Israel. Hamas juga menyandera 242 warga yang hingga kini masih di tahan di Gaza.
- 4 saran Indonesia
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyampaikan empat saran konkret untuk segera menyelesaikan krisis di Gaza.
Pertama, agar kedua pihak, Israel dan Hamas, segera menyepakati gencatan senjata.
"Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Israel telah gunakan narasi 'self defense' (membela diri) dan terus lakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment. Kita semua harus cari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata," tegasnya.
Kedua, ia mendorong agar bantuan kemanusiaan dipercepat dan diperluas jangkauannya.
OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih bisa diprediksi dan berkelanjutan mengingat situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan.
"Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan. Contoh, RS Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel, sejak kemarin sudah kehabisan bahan bakar. Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional," jelasnya.
Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel Daniel Hagari pada 5 November menuduh RS Indonesia memiliki jaringan labirin terowongan bawah tanah yang memungkinkan Hamas melancarkan serangan ke Israel.
Medical Emergency Rescue Committee atau MER-C, yang mengelola RS Indonesia bersama otoritas setempat, pada 6 November membantah tudingan itu.
“RS Indonesia tidak pernah membuat terowongan terkait Hamas," kata MER-C dalam pernyataannya.
Saran ketiga yang disampaikan Jokowi adalah agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman yang telah dilakukan.
Antara lain, dengan mendesak diberikannya akses pada Komisi Independen Penyelidikan Internasional tentang Wilayah Pendudukan Palestina atau Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melaksanakan mandatnya.
"Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional," tambahnya
Keempat, OKI, tegas Presiden, juga harus mendesak dimulainya kembali perundingan damai untuk mewujudkan solusi dua negara dan menolak pemikiran solusi satu negara. Menurutnya, solusi satu negara hanya akan mengorbankan Palestina.
"Jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru, dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut," katanya.
Jokowi juga meminta dukungan dari para pemimpin OKI untuk menyampaikan hasil dari KTT Luar Biasa OKI kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
"Dari Riyadh, saya sudah terjadwal melakukan kunjungan bilateral ke Amerika. Dengan izin para pemimpin, saya akan sampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden," ujarnya.
- Pertemuan Biden-Jokowi pada Senin
Gedung Putih, pada Rabu (8/11/2023), mengatakan Presiden AS Joe Biden akan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (13/11/2023).
Biden akan menegaskan kembali komitmen AS pada kemitraan strategis kedua negara yang sudah berlangsung selama hampir 75 tahun.
“Kedua pemimpin akan menjajaki peluang untuk meningkatkan kerja sama dalam transisi energi ramah lingkungan, memajukan kesejahteraan ekonomi, memperkuat perdamaian dan stabilitas regional, serta memperkuat hubungan antar masyarakat," kata Gedung Putih dalam pernyataan tertulis.
Gedung Putih menambahkan Biden dan Jokowi juga akan berkoordinasi dalam upaya memperkuat sentralitas ASEAN dan menegakkan hukum internasional, serta mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.